Kemitraan di Kota Baru Agar Dikaji

Kerja sama pemerintah dan swasta cenderung privatisasi.

27 Jun 2011
Bisnis Indonesia

OLEH ANUGERAH PERKASA Bisnis Indonesia

JAKARTA. Pola kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembangunan sejumlah kota baru di Indonesia perlu dikaji ulang karena cenderung menjadi upaya privatisasi. Dalam kemitraan pemerintah dengan swasta atau public private partnership (PPP) itu juga cenderung tidak ada koordinasi yang baik antara perusahaan publik dan lembaga terkait. Peneliti Tata Kota Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar mengatakan perlu dikaji ulang karena sangat berbeda dengan pendanaan bersama.
.
"Yang dikatakan PPP di Indonesia itu sebenarnya adalah privatisasi, sedangkan di negara-negara maju, skema PPP dikembangkan untuk pelayanan publik, di mana pemerintah sudah mampu mencapai tingkat pelayanan yang baik dan menjangkau seluruh warga," ujarnya pekan lalu. Dengan demikian, paparnya, pihak swasta menjalankan pelayanan publik yang sangat efisien berdasarkan acuan kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dengan acuan kinerja itu, lanjutnya, pelayanan publik dapat dikerjasamakan dengan swasta.
.
Menurut Jehansyah, untuk mendukung pembangunan kota baru juga diperlukan penyiapan kelembagaan dan organisasi publik yang kuat dan memiliki kapasitas yang memadai. Pasalnya, pembangunan kota-kota itu bukan hanya soal konstruksi fisik dan bisnis properti yang cukup dijalankan oleh sebuah organisasi proyek fisik, melainkan juga menyangkut pengelolaan aset publik yang membutuhkan landasan sistem kelembagaan, sistem perencanaan, sistem manajemen dan pembiayaan, serta sistem peraturan yang kuat.
.
"Di berbagai negara disusun New Town Development Law untuk menjamin pelaksanaan pembangunan kota-kota baru berlangsung seperti yang diarahkan," tegas Jehansyah. Dia menegaskan Indonesia harus belajar sistem kelembagaan dari beberapa negara tetangga, seperti kelembagaan Korea Land and Housing Corporation (KLHC) yang sedang membangun kota baru Sejong, Korea Selatan. Selain itu, Kuala Lumpur City Center Authority, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, Perbadanan Putrajaya, dan Iskandar Development Authority yang di antaranya adalah lembaga-lembaga dan sistem yang dikembangkan di Malaysia.
.
Menurut Jehansyah, pembangunan kota-kota baru bukan persoalan dana dan dana asing, melainkan perencanaan, sistem kelembagaan, kapasitas manajemen, kapasitas operasional dan perawatan, dan sistem peraturan yang memadai. "Sharing pendanaan adalah hal yang lumrah dalam pembangunan berskala besar, termasuk jika ada pembiayaan dari pihak asing. Di dunia usaha, hal ini juga lumrah," ujarnya.
.
Defisit perumahan
.
Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The Human and Urban Development (HUD) Institute, mengungkapkan pemerintah sedang mengembangkan sejumlah kota baru di 10 kawasan koridor utama di seluruh Indonesia dan mengatasi tingginya defisit [backlog) perumahan. Dia menegaskan pembangunan perumahan, khususnya rumah rakyat bukan hanya menjadi beban pemerintah saja, melainkan juga membutuhkan pemikiran dari masyarakat, pengusaha, dan kalangan akademisi.
.
Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Sipil Universitas Pancasila (Ikasila) Untung Waluya mengatakan dengan jumlah anggota sarjana teknik sipil yang tersebar di seluruh Indonesia, organisasinya berjanji akan proaktif memberikan pemikiran, kajian terhadap pengembangan kota baru, dan mencari solusi backlog perumahan yang saat ini sangat besar.
.
"Bahkan, ke depan kami tidak hanya melakukan kajian semata, tetapi juga solusi aktif dalam bentuk penerapan langsung," tutur Untung seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ikasila dan The Hud Institute, pekan lalu.
.
Menurut Untung, melalui kerja sama dengan The HUD Institute, pihaknya mendorong seluruh anggota Ikasila untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran yang dituangkan dalam bentuk kajian pengembangan kota baru dan mengatasi backlog perumahan.
.
Selain itu. paparnya, tidak tertutup kemungkinan Ikasila akan ikut aktif menjadi anggota konsorsium dalam mengembangkan kota baru sesuai dengan MoU yang sudah dilakukan antara REI dan Kementerian Perumahan Rakyat. (anugemh.perkasa@bisnis.co.id)
.
http://bataviase.co.id/node/720650