JAKARTA (IFT) - Prakarsa pembangunan kota-kota baru yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia dianggap keliru.
Jehansyah Siregar, pengamat permukiman dan perkotaan dari Institut Teknologi Bandung mengatakan dengan menggandeng pengembang, pemerintah justru semakin melanggengkan pola pembangunan kota-kota sebelumnya yang semrawut.
Menurut dia, penataan kota-kota yang butuk selama ini disebabkan kapasitas manajemen kota mayoritas developer di Indonesia yang lemah dan adanya pembiaran oleh pemerintah daerah sebagai otoritas pemberi izin dalam pengembangan kawasan permukiman.
“Kalau pengembangan kota-kota baru itu diserahkan juga kepada pengembang, maka kekhilafan itu akan terulang kembali. Kita hanya akan mengulang pola tata ruang yang bersifat sporadis, eksklusif dan tidak beraturan. Praktek business as usual ini jangan terus diulang, karena hanya menghasilkan ruang-ruang marjinal kota,” tegasnya, Selasa.
Jehansyah menambahkan tujuan pembangunan kota-kota baru bukanlah untuk mengurangi tingginya populasi kota-kota besar di Indonesia. Namun untuk memberi kesempatan kepada kota-kota metropolitan mengembangkan berbagai prakarsa untuk menata ruang-ruang marjinalnya secara efektif.
Pengembangan kota-kota baru yang dicanangkan pemerintah dan developer membutuhkan pusat-pusat ekonomi untuk mendorong pertumbuhan agar menjadikan kota yang mandiri. Yayat Supriyatna, Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, mengatakan dibutuhkan infrastruktur memadai seperti jaringan air bersih, pengelolaan sampah, dan transportasi massal. “Dengan adanya pusat ekonomi, kota-kota mandiri bisa bertumbuh,” katanya.(*)
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/13129/contact
JEHAN:
Tepatnya, "Libatkan Swasta Sejak Dini,..." Lihat juga di notes FB saya:
http://www.facebook.com/jehan.siregar/posts/10150266627338655#!/note.php?note_id=10150276867142833
Tidak ada komentar:
Posting Komentar